AWAN NEWS — Banjir bandang pada akhir November tahun lalu, membawa sampah hutan dari bagian hulu. Antaranya, berupa lumpur dan kayu-kayu genlondongan atau balok kayu hasil kerja ‘keserakahan’ manusia.
Material yang diseret banjir itu, tak sekadar menutup akses jalan dan memutus jembatan permanen, melainkan juga membuat tempat tinggal dan ladang usaha warga berantakan. Salah satunya, terjadi di Desa Lubuk Sidup, Kecamatan Sekerak, Aceh Tamiang.
Sedangkan daerah yang dihantam banjir bandang diikuti tanah longsor, yang terseret dari hulu seperti lumpur dan balok kayu, tak hanya melanda Desa Lubuk Sidup saja. Akan tetapi juga, melanda sejumlah wilayah lain di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Hal tersebut menjadi pemandangan sangat memprihatinkan; Sebagaimana sebagian Warga Negara Indonesia memandang, bahwa: betapa kerusakan lingkungan, terlebih di kawasan hutan tertentu, sudah sedemikan parah.
Kerusakan itu kian dipastikan, karena ada aturan kebijakan yang cenderung membuat rakyat kecil lagi miskin akses: tak sekadar kelimpungan; Namun juga, seakan rakyat kecil hendak dihilangkan peran aktifnya sebagai hamba Tuhan. Rakyat, semiskin apa pun akses yang dimiliki, seharusnya tetap diberi ruang agar mereka eksis menata kehidupan di bumi ciptaan dan anugerah-Nya.
Sekali pun pemerintah pusat telah membuat kebijakan mendenda perusahaan yang dikaitkan sebagai pelaku kerusakan hutan hingga terjadinya deforestasi dan penyebab banjir bandang di Sumatera; Namun, semua hasil denda mau pun tuntutan lain, jika dikumulasi, belumlah sepadan untuk ukuran pembayaran kerusakan lingkungan sebagai menyebab masifnya banjir bandang. Bukankan banjir bandang di Sumatera itu banyak juga menelan korban jiwa?
Sebuah pekerjaan yang menyebabkan kerugian jutaan orang dengan disengaja melalui sistem kebijakan; Bukanlah hanya diukur pada sisi ekonomi saja, melainkan juga menyangkut masalah etika dan moral-spritual yang nilainya jauh lebih mahal daripada sekadar tuntutan dan denda; Apalagi, jika sekiranya tiada perbaikan pada aturan kebijakan agar lebih terasa manusiawi dan berkeadilan.
Lautan balok kayu yang menimbun wilayah Desa Lubuk Sidup, seperti memberikan pesan kuat bagi pecinta lingkungan: agar sifat serakah berlebihan para pengusaha segera diakhiri dan diganti dengan pengetatan aturan agar searah dengan penjagaan kelestarian lingkungan, terlebih yang menyangkut dengan masalah kehutanan. Karena sifat serakah berlebihan, kian dipastikan punya kecenderungan sangat mengganggu manfaat alam bagi maroyitas rakyat yang wajib dilindungi oleh penyelenggara negara.
Kehadiran penyelenggara dan pelaksana kenegaraan ke lokasi bencana, seharusnya menumbuhkan kesadaran terjujur; Karena sifat serakah berlebihan –di mana pun berada–, punya kecenderungan kuat berusaha merampas dan merusak tata lingkungan yang semestinya hutan dijaga ketat dan diawasi bersama masyarakat.
Sebuah jembatan permanen yang menjadi satu-satunya urat nadi yang menghubungkan warga Lubuk Sidup di Kecamatan Sekerak dengan Aras Sembilan di Kecamatan Bandar Pusaka, telah tersapu banjir bandang.
Jembatan yang hancur tersebut, merupakan salah satu dampak dari hantaman balok kayu dan material lain yang dibawa luapan air begitu masif. Tak hanya jembatan dan infrstruktur jalan yang luluh lantah, namun juga rumah-rumah dan ladang usaha warga, banyak yang rusak parah.
Warga, pada gilirannya harus mengandalkan tenda darurat dari Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta bantuan dari organisasi relawan. Hingga pada Kamis (15/1/2026), petugas memang sudah mengerahkan alat berat untuk menyingkirkan material kayu besar yang menimbun area sekitar Masjid Nurussalam.
Masyarakat pengungsi menunggu pekerjaan petugas dengan alat berat itu selesai, diiringi dengan pikiran berusaha membangun kembali kehidupan berekonomi yang dimulai dari nol.
Kondisi serupa, terjadi juga di pedalaman Desa Pantai Kera, Aceh Timur. Di mana, jembatan yang diandalkan warga untuk mobiltas kehidupan terputus dihantam luapan banjir bandang. Hal tersebut, telah memaksa warga menggunakan perahu untuk mobilitas harian.
Membangun jembatan gantung darurat, pada gilirannya menjadi prioritas utama dari prajurit TNI yang ditugaskan melalui tongkat komando; Mengingat, betapa penting akses bagi warga pedalaman yang terisolasi akibat aneka ragam material yang dibawa banjir bandang. (asyaro g kahean: redaksi)
