Awan News, Jakarta — Pemerintah Indonesia memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun 1447 H/2026 M tetap berjalan aman dan lancar meskipun situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah tengah mengalami ketegangan. Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa seluruh persiapan telah dilakukan secara maksimal, termasuk koordinasi intensif dengan pemerintah Arab Saudi.
Keberangkatan jamaah haji Indonesia dijadwalkan dimulai pada 22 April 2026 untuk kelompok terbang (kloter) pertama. Pemerintah Arab Saudi juga telah memberikan jaminan terkait keamanan serta ketersediaan logistik, seperti pangan, energi, dan air selama musim haji berlangsung.Pada Jum’at (10/04/2026).
Meski terjadi kenaikan biaya penerbangan akibat dinamika global, pemerintah memastikan bahwa tambahan biaya tersebut tidak akan dibebankan kepada jamaah. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menyiapkan dukungan pembiayaan melalui APBN serta dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji.
Di sisi lain, pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam memberantas praktik haji ilegal dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Haji Ilegal bersama aparat penegak hukum. Langkah ini diambil menyusul maraknya kasus penipuan dan penggunaan visa tidak resmi yang merugikan masyarakat.
Pada tahun sebelumnya, tercatat sekitar 1.200 kasus penggunaan visa ilegal dengan kerugian mencapai puluhan miliar rupiah.
Pemerintah menegaskan bahwa hanya visa haji resmi yang diakui, sementara di luar itu termasuk dalam kategori haji ilegal.
Selain itu, pemerintah juga secara tegas menyatakan bahwa tidak ada visa haji furoda pada tahun 2026.
Masyarakat diminta untuk waspada terhadap berbagai tawaran haji cepat tanpa antre atau jalur tidak resmi yang banyak beredar, terutama melalui media sosial. Adapun jalur resmi yang diakui pemerintah hanya melalui program haji reguler dan haji khusus.
Sementara itu, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan sistem baru berupa haji tanpa antrean. Skema ini disebut-sebut menyerupai sistem pembelian tiket cepat, namun masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan yang diambil nantinya tidak akan merugikan jamaah yang telah lama menunggu antrean.
Melalui berbagai langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan, kenyamanan, serta meningkatkan kualitas pelayanan ibadah haji bagi seluruh jamaah Indonesia.
Wamenhaj juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan tawaran haji instan dan selalu memastikan seluruh proses dilakukan melalui jalur resmi yang telah ditetapkan. (*)
