Awan News, Lampung – Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana Komite di sejumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Provinsi Lampung menjadi perhatian publik. Sorotan ini berkaitan dengan transparansi penggunaan anggaran yang bersumber dari negara maupun partisipasi masyarakat.
Sejumlah pihak menilai keterbukaan informasi terkait penggunaan dana pendidikan masih perlu ditingkatkan. Pasalnya, masyarakat maupun wali murid dinilai masih kesulitan memperoleh informasi rinci mengenai penerimaan dan penggunaan Dana BOS serta Dana Komite di lingkungan madrasah.
Beberapa pos anggaran yang kerap menjadi perhatian meliputi pemeliharaan gedung, kegiatan penerimaan peserta didik baru, peningkatan mutu siswa, operasional perkantoran, hingga berbagai honorarium pengelola administrasi dan sistem informasi madrasah.
Menanggapi hal tersebut, Kepala MAN 1 Metro, Sarjono, menegaskan bahwa tidak terdapat tumpang tindih antara penggunaan Dana BOS dan Dana Komite di madrasah yang dipimpinnya.
Menurutnya, pengelolaan Dana Komite mengacu pada ketentuan Kementerian Agama dan telah dilaksanakan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Jika anggaran perawatan gedung yang bersumber dari Dana BOS tidak mencukupi, maka dapat diajukan tambahan melalui Dana Komite. Seluruh proses dilakukan melalui pembahasan bersama wali murid dan didukung dokumen administrasi yang lengkap,” ujarnya kepada Awan News.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Kepala MAN 1 Bandar Lampung, Lukman, belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan Awan News.
Di sisi lain, sejumlah wali murid mengaku keberatan dengan pungutan komite yang dinilai bersifat wajib. Bahkan, penagihan disebut kerap disampaikan melalui wali kelas sehingga menimbulkan tekanan psikologis bagi sebagian peserta didik.
Di tempat lain, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparansi Rakyat Lampung (Trapung), turut menyoroti persoalan tersebut. Organisasi itu menduga masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola Dana BOS dan Dana Komite yang perlu mendapat perhatian. Selain itu, minimnya media transparansi penggunaan anggaran di beberapa madrasah juga menjadi sorotan.
Salah seorang wali murid MAN 1 Bandar Lampung yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku bahwa dalam pertemuan wali murid pada awal tahun ajaran, pembahasan lebih banyak berfokus pada perkenalan pengurus komite dan pihak madrasah.
Trapung menyatakan akan terus mengawal penggunaan Dana BOS di MAN se-Provinsi Lampung serta menyampaikan berbagai temuan dan dugaan kejanggalan kepada instansi berwenang untuk memastikan pengelolaan anggaran pendidikan berjalan sesuai aturan dan prinsip transparansi.
