Awan News, Bandar Lampung – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparansi Rakyat Lampung (TRAPUNG) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, pada Kamis (11/6/26) mendatang.
Aksi tersebut merupakan bentuk pengawalan terhadap dugaan rekening penampungan setoran yang hingga kini dinilai belum memperoleh penjelasan yang memadai dari pihak terkait.
Menurut pihak TRAPUNG, isu tersebut tidak lagi sekadar menjadi perbincangan internal kelompok masyarakat sipil, melainkan telah berkembang menjadi pertanyaan publik yang membutuhkan jawaban terbuka. Karena itu, organisasi tersebut menilai sudah sepatutnya BMBK memberikan klarifikasi yang jelas guna mengakhiri berbagai spekulasi yang terus berkembang.
Hingga menjelang aksi digelar, pihaknya menilai belum terlihat adanya langkah konkret dari BMBK untuk menjelaskan persoalan yang menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai semakin memperpanjang tanda tanya publik terhadap isu yang telah beberapa waktu terakhir menjadi perhatian masyarakat.
Koordinator Aksi TRAPUNG, A. Rizki Mulyansyah, menilai bahwa substansi persoalan ini bukan terletak pada keras atau lunaknya kritik yang disampaikan masyarakat, melainkan pada belum hadirnya jawaban yang mampu mengakhiri tanda tanya publik.
“Setiap pertanyaan yang diajukan secara terbuka seharusnya dijawab secara terbuka pula. Jika tidak, publik akan terus bertanya-tanya mengapa sebuah penjelasan yang semestinya sederhana justru terasa begitu sulit disampaikan,” ujarnya kepada awan news.
Dirinya menegaskan, bahwa aksi yang akan digelar bukan dimaksudkan untuk membangun tuduhan tanpa dasar, melainkan untuk mendorong hadirnya ruang pertanggungjawaban publik yang lebih sehat. Organisasi tersebut berpandangan bahwa transparansi tidak boleh berhenti pada slogan, tetapi harus diwujudkan melalui keterbukaan informasi terhadap setiap persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Menurutnya, keheningan tidak pernah benar-benar mengakhiri sebuah persoalan. Sebaliknya, pertanyaan yang tidak dijawab justru cenderung melahirkan pertanyaan baru. Karena itu, organisasi tersebut menilai klarifikasi resmi dari BMBK menjadi kebutuhan mendesak agar polemik yang berkembang tidak terus bergerak di ruang spekulasi.
Melalui aksi yang akan digelar, TRAPUNG berharap publik memperoleh penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab dalam tata kelola pemerintahan yang baik, kepercayaan masyarakat tidak dibangun melalui keheningan, melainkan melalui keberanian untuk menjawab setiap pertanyaan yang lahir dari kepentingan publik. (Rd)
