Awan News, Jakarta – Kesejahteraan guru honorer di Jakarta kembali menjadi perhatian publik. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai penghasilan guru honorer di ibu kota masih jauh dari kata layak, bahkan dinilai kalah dibandingkan penghasilan sopir dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa banyak guru honorer di sekolah swasta Jakarta hanya menerima gaji berkisar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan. Kondisi tersebut dinilainya ironis, mengingat Jakarta merupakan pusat ekonomi nasional dan bukan wilayah terpencil.
“Kalau dihitung, sopir MBG bisa memperoleh penghasilan lebih dari Rp3 juta per bulan. Sementara guru honorer di Jakarta hanya digaji Rp300 ribu sampai Rp400 ribu. Ini Jakarta, bukan daerah terpencil,” kata Ubaid dalam refleksi akhir tahun Rapor Pendidikan 2025 di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/12).
Menurut Ubaid, ketimpangan ini menunjukkan lemahnya kebijakan kesejahteraan guru honorer. Padahal, banyak dari mereka telah berpendidikan strata satu (S1) bahkan strata dua (S2), serta mengabdi puluhan tahun di dunia pendidikan.
“Lebih rasional mana, menjadi sopir MBG yang tidak memerlukan pendidikan tinggi, atau menjadi guru dengan pendidikan S1 dan S2 tetapi hanya digaji Rp300 ribu?” ujarnya.
Ia juga mengkritik pola kebijakan pemerintah yang dinilai terus berputar pada solusi lama berupa tunjangan dan insentif, tanpa menyentuh akar persoalan utama, yakni ketidakjelasan status kepegawaian guru honorer.
“Pemerintah selalu menjawab persoalan ini dengan tunjangan dan insentif. Padahal kebijakan itu sudah ada sejak era Susilo Bambang Yudhoyono, berlanjut di masa Joko Widodo, hingga sekarang. Masalahnya tetap tidak selesai,” tegasnya.
Status yang tidak diakui secara penuh oleh negara membuat guru honorer berada dalam posisi rentan, termasuk menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) setiap awal tahun ajaran.
Ubaid menegaskan, peningkatan kesejahteraan guru honorer sejatinya dapat dilakukan tanpa membutuhkan anggaran besar. Menurut perhitungan JPPI, jika guru honorer diberi penghasilan layak minimal Rp3–4 juta per bulan, anggarannya tidak akan mencapai ratusan triliun rupiah.
“Bahkan tidak sampai sebesar anggaran program MBG untuk satu bulan,” ungkapnya.
Lebih jauh, JPPI juga menghitung bahwa kebutuhan anggaran untuk mewujudkan sekolah gratis bagi seluruh anak Indonesia, baik di sekolah negeri maupun swasta, hanya sekitar Rp75 triliun.
“Itu setara dengan anggaran MBG selama kurang lebih dua bulan. Namun pilihan kebijakan tersebut tidak diambil,” pungkas Ubaid. (*)
