AWAN NEWS, Karawang | Pemerintah Desa (Pemdes) di Kecamatan Telukjambe Barat, merasa disepelekan. Marwah pemdes serasa diinjak-injak oleh pengusaha pengembang elite yang beralamat tak jauh dari akses exit tol Karawang Barat, tepatnya di lingkungan kawasan industri, Desa Wanajaya.
Surat teguran datang dari Pemdes Wanasari, tetangga Desa Wanajaya yang terdampak dengan proyek pemasangan kabel optik sekitar 1,2 kilometer. Pada proyek ini, terdapati penyerobotan lahan atau asset desa tanpa izin resmi, sedangkan pemasangan kabel optik itu untuk kepentingan market pengembang.
Kepala Desa Wanasari Sukarya WK, SH., mengutus beberapa aparatur desa yang didampingi penurus karang taruna agar menyanyakan surat teguran yang telah dikirim ke perusahaan pengembang elite, PT Pertiwi Lestari. Ia merasa, surat yang telah dikirim tak kunjung memperoleh jawaban secara pasti.
Alih alih, jawaban yang diperoleh bukannya surat balasan yang sampai ke tangan aparatur desa; Melainkan, pemukulan dan tindak kekerasan dari beberapa oknum berbaju preman yang diduga sekuriti atau anggota organisasi tertentu.
Padahal, harapan aparatur yang diutus (salah satunya putri kades) adalah bertemu dengan pihak manajemen Pertiwi Lestari secara baik-baik. Disebabkan terjadinya kekerasan yang dipandang sebagai penganiayaan dialami utusan kades, harapannya pun buyar seketika. Lantas, utusan kades buru-buru balik kanan untuk menghindari tindak kekerasan lanjutan.
Pada Senin (06/04/2026), ribuan orang: kades, aparatur desa anggota Apdesi dan Karang Taruna se-Jawa Barat datang dari berbagai penjuru. Titik kumpul mereka berpusat di PT Pertiwi Lestari. Koordinator aksi solidaritas di lapangan, dipimpin Ketua DPC Apdesi Kabupaten Karawang H Margono, Amd., yang juga selaku Kades Mulyasari, Kecamatan Ciampel.
Margono menyebut, aksi solidaritas ini diprakarsai oleh DPD Apdesi Jawa Barat. Ada pun dasar aksi unjuk rasa, berdasarkan surat pemberitahuan aksi nomor 01/DPD-AMP JABAR/III/2026.
Aksi unjuk rasa ini, menurutnya, mengusung dua tuntutan; Pertama: Supremasi hukum atas penganiayaan, dengan mendesak manajemen perusahaan agar memproses hukum oknum satpam mau pun pihak-pihak yang terlibat dalam aksi pemukulan;
Dan kedua: adalah masalah legalitas lahan kas desa; Massa menolak kegiatan galian kabel optik volume panjang sekitar 1,2 kilometer yang melintasi tanah kas desa tanpa izin secara resmi.
Antara massa aksi dengan pihak keamanan yang dibantu kepolisian, sempat memanas di gerbang PT Pertiwi Lestari. Antara satu pihak dengan pihak lain saling bersikeras. Hingga beberapa saat, Ketua APDESI Jabar Sukarya WK hadir di tengah-tengah massa aksi.
Ia menyampaikan bahwa marwah pemerintahan desa telah remehkan, bahkan aparat desa yang memikul tugas mulia malah mendapatkan kekerasan.
Tindakan kekerasan mau pun tindakan penggunaan lahan desa tanpa izin, tanpa proses berprosedur resmi, sebagai bentuk penyerobotan. Prilaku buruk dengan menyepelekan pemerintah desa semacam ini, singgung Sukarya WK telah berlangsung sejak tahun 2019 dan 2021.
“Hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi. Sekali pun pemerintah desa strukturnya berada di bawah pemerintah daerah, namun produk pemerintah desa menjadi dasar hukum utama bagi negara,” tegasnya.
Tanggung jawab kepala desa, tambah Sukarya WK, langsung barhadapan dengan masyarakat, berisiko berat dan dianggap rentan direndahkan atau diintimidasi.
“Kepala desa dan aparatnya memang harus bersatu, kompak, solid, saling dukung-mendukung agar kuat. Satu desa dengan desa lainnya harus pula saling membangut penguatan solidaritas. Karena, secara hukum pemerintahan desa tidak boleh direndahkan apalagi diintiminasi oleh pihak pengusaha atau pihak mana pun,” sebut Sukarya berapi-api yang disambut sorak gegap gempita massa aksi.
Beberapa saat berikut, perwakilan perusahaan pengembang Pertiwi Lestari bersedia menerima perwakilah massa aksi untuk bernegosiasi. Setelah melalui diskusi yang cenderung alot, ujung-ujungnya pihak perusahaan meminta damai.
Sisi perdamaian inilah sebetulnya yang diharap Ketua Apdesi Jabar dan jajarannya. Pihak manajeman PT Pertiwi Lestari meminta waktu karena harus melakukan koordinasi dengan provider kabel optik dan memproses izin secara prosedural.
Sementara perwakilan massa aksi menekan agar pihak perusahaan melakukan koordinasi dan apa yang dijanjikan dengan limit waktu tertentu, dengan peristilahan: lebih cepat lebih baik.
Pasca kesepakatan damai, di hadapan pers Sukarya mengatakan, desa adalah fondasi negara yang tidak boleh disepelekan oleh pihak mana pun. Pemerintah desa harus kuat dan kompak menggalang solidaritas.
“Jika tuntutan perusahaan tidak segera dieksekusi, solidaritas dari 5.312 desa di Jawa Barat tak akan henti dan akan terus bergerak,” ungkap dia mengakhiri. (Editor/Redaksi)
Reporter: Biro Jabar
