Awan News, Bandar Lampung-Aksi yang digelar LSM Transparansi Rakyat Lampung (TRAPUNG) di depan Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Kamis (30/4/2026), belum sepenuhnya rampung ketika pihak dinas meminta perwakilan massa untuk masuk dan berdialog.
Sejak pagi, massa menyampaikan tuntutan terkait dugaan aliran dana proyek yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme resmi. Dalam orasinya, TRAPUNG menyoroti indikasi penggunaan rekening atas nama inisial A.K. dengan nomor 0231****85 yang disebut-sebut berkaitan dengan transaksi proyek di lingkungan BMBK. Rekening tersebut diduga tidak terafiliasi dengan sistem pembayaran resmi pemerintah.
Di tengah jalannya aksi, perwakilan Dinas BMBK menemui massa dan mengajak sebagian peserta untuk berdialog. Permintaan itu diterima, dengan sejumlah perwakilan TRAPUNG masuk untuk menyampaikan tuntutan secara langsung, sementara massa lainnya tetap bertahan di lokasi.
Dialog berlangsung bersama Ibrahim dari pihak Dinas BMBK Provinsi Lampung. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan waktu untuk melakukan penelusuran lebih lanjut, khususnya terkait dugaan rekening setoran wajib yang menjadi perhatian dalam aksi itu.
Koordinator lapangan TRAPUNG, yang akrab disapa Kipung, menilai respons tersebut sebagai langkah awal, namun belum cukup menjawab substansi persoalan. Ia menegaskan, gerakan yang dibawa TRAPUNG tidak akan berhenti pada forum dialog semata.
“Kalau hanya berhenti di ruang audiensi tanpa tindakan nyata, itu tidak cukup. Yang kami dorong adalah pembuktian di lapangan, supaya praktik seperti ini tidak terus berulang,” ujar Kipung di lokasi aksi.
Ia juga menambahkan, TRAPUNG akan terus mengawal perkembangan persoalan ini. Jika dalam waktu yang diberikan tidak ada kejelasan atau langkah konkret, pihaknya memastikan akan kembali menggelar aksi dengan skala yang lebih besar.
“Kalau tidak ada kejelasan, kami akan kembali dengan gerakan yang lebih besar dan lebih masif. Ini bukan semata soal satu temuan, tapi bagaimana praktik seperti ini tidak terus dibiarkan,” tegasnya.
Aksi berlangsung tertib hingga siang hari. TRAPUNG menyebut dorongan yang mereka lakukan sebagai bagian dari kontrol publik, dengan harapan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek pemerintah di Provinsi Lampung. (R)
