Awan News, Bandar Lampung – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan organisasi kemahasiswaan menggelar aksi demonstrasi bertajuk Lampung Tarik Mandat di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan enam tuntutan yang mencakup sektor pendidikan, ekonomi, demokrasi, hingga penegakan hak asasi manusia (HAM).
Aksi berlangsung dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP. Sejumlah personel disiagakan di sekitar lokasi, sementara pengamanan tambahan dipasang di area gerbang DPRD untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan selama jalannya demonstrasi.
Dalam orasinya, mahasiswa menuntut pemerintah menjadikan pendidikan sebagai program prioritas melalui penyediaan pendidikan yang terjangkau, berkualitas, ilmiah, dan demokratis bagi seluruh masyarakat. Massa juga mendesak pemerintah menurunkan harga bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.
Selain itu, mahasiswa meminta evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) agar penggunaan anggaran negara lebih efektif dan tepat sasaran. Mereka juga mendorong revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) serta menolak praktik militerisme di ruang sipil demi menjaga prinsip demokrasi dan supremasi sipil.
Tuntutan lainnya mencakup penerapan pajak kekayaan untuk menciptakan keadilan ekonomi serta penegakan HAM yang lebih substansial dan berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi sempat meminta akses masuk ke area DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Setelah melalui komunikasi dengan aparat keamanan, sebagian pengamanan di area gerbang dibuka sehingga aksi dapat berlangsung dengan tertib dan kondusif hingga selesai. (AL)
