Oleh: uhibbudin Alhaqq
Direktur Awan News
Di tengah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus terjadi, Indonesia kembali dihadapkan pada kenyataan pahit: meningkatnya angka pengangguran, khususnya di sektor informal dan industri padat karya. Menurut data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka kembali merangkak naik, didorong oleh gelombang efisiensi pascapandemi, tekanan ekonomi global, dan digitalisasi yang menggantikan tenaga manusia.
Dalam situasi genting ini, keberadaan Dana Nusantara (Danantara)—sebuah instrumen fiskal yang digadang-gadang menjadi fondasi pendanaan pembangunan nasional dan daerah—justru luput dari sorotan publik yang lebih luas. Padahal, bila dikelola dengan baik dan tepat sasaran, Danantara dapat menjadi jawaban atas krisis ketenagakerjaan yang kini mengancam masa depan jutaan rakyat.
Potensi Besar, Manajemen Masih Tertutup
Danantara, sejatinya, memiliki potensi besar untuk menjadi penyangga ekonomi masyarakat. Namun, transparansi, akuntabilitas, dan arah alokasi dana ini masih menjadi tanda tanya besar. Di saat masyarakat menghadapi ancaman kehilangan pekerjaan, anggaran Danantara belum sepenuhnya menyentuh sektor-sektor yang membutuhkan stimulus nyata—seperti UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, dan pelatihan vokasional.
Salah satu kritik utama adalah kurangnya keterlibatan publik dan pemangku kepentingan lokal dalam menentukan prioritas pembiayaan. Dana ini kerap diarahkan pada proyek infrastruktur makro yang membutuhkan waktu lama untuk dirasakan manfaatnya, sementara sektor informal yang bisa menyerap tenaga kerja secara cepat justru terabaikan.
Menjawab Tantangan dengan Strategi Inklusif
Sudah saatnya Danantara dikelola secara lebih inklusif dan adaptif terhadap realitas sosial-ekonomi hari ini. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus mengubah paradigma penggunaan Dana Nusantara: dari sekadar pembangunan fisik menjadi pembangunan manusia.
Alih-alih terserap pada proyek-proyek mercusuar, Danantara dapat dialokasikan untuk:
Program padat karya berbasis komunitas,
Subsidi gaji atau insentif bagi pelaku UMKM yang menyerap tenaga kerja,
Pembiayaan pelatihan vokasi dan re-skilling digital,
Fasilitasi koperasi produksi di wilayah pedesaan.
Dengan strategi semacam ini, Danantara tidak hanya menjadi dana pembangunan, tetapi dana penyelamat kesejahteraan rakyat.
Menuju Tata Kelola yang Transparan dan Partisipatif
Pemerintah perlu mendorong pengawasan publik dan pelibatan masyarakat sipil dalam menyusun dan memantau alokasi Danantara. Laporan penggunaan dana harus dibuka secara berkala kepada masyarakat dan media, serta melibatkan akademisi dan komunitas lokal dalam proses penilaian dampak.
Saat ini bukan waktunya mempertahankan birokrasi kaku dalam pengelolaan dana publik. Krisis PHK dan pengangguran harus ditangani dengan respons yang progresif, transparan, dan humanis. Danantara bukan sekadar kas negara—ia adalah harapan rakyat.
Kita tidak bisa lagi menunggu. Setiap rupiah dari Dana Nusantara harus kembali ke tangan rakyat—bukan hanya dalam bentuk jalan atau jembatan, tetapi dalam bentuk pekerjaan yang layak, keterampilan baru, dan kesempatan hidup yang bermartabat. Bila tidak, maka Danantara hanyalah menara gading yang tak mampu menjawab badai di bawahnya.
