Oleh: Uhibbuddin Al Haqq
(Pimpinan Umum Awan News)
Kematian seorang anak SD di Nusa Tenggara Timur bukan sekadar kabar duka. Ia adalah rapor merah besar bagi negara, yang selama ini terlalu sering mengklaim keberhasilan pembangunan sambil menutup mata terhadap detail paling elementer: seorang anak tidak mampu membeli buku sekolahnya sendiri.
Kita kerap memaknai pendidikan sebagai deretan angka—APBN, BOS, program afirmasi, hingga jargon “wajib belajar”. Namun di ruang kelas yang sunyi itu, pendidikan berubah menjadi beban psikologis. Bukan karena pelajaran sulit, melainkan karena rasa malu, takut, dan perasaan tidak layak yang pelan-pelan menghimpit seorang anak.
Tragedi ini seharusnya menyadarkan kita bahwa kemiskinan bukan hanya soal perut kosong, tetapi juga luka batin yang tak kasatmata. Ketika seorang anak merasa dirinya gagal hanya karena tidak membawa buku, maka sistem telah gagal jauh sebelum ia tumbang.
Lebih menyakitkan, negara sering kali baru hadir setelah kematian. Pernyataan simpati mengalir, klarifikasi bermunculan, dan program dievaluasi di atas meja rapat. Tapi pertanyaan mendasarnya tak kunjung dijawab: mengapa seorang anak SD harus memikul beban ekonomi keluarganya di ruang kelas?
Pendidikan seharusnya menjadi ruang paling aman bagi anak-anak dari kerasnya hidup.
Namun kasus ini menunjukkan sebaliknya: sekolah justru menjadi tempat pertama di mana ketimpangan sosial terasa paling telanjang. Seragam bisa sama, bangku bisa sejajar, tetapi rasa mampu dan tidak mampu tetap berdiri berseberangan.
Kita terlalu sering memuja angka partisipasi sekolah, tetapi lupa menghitung angka keputusasaan anak-anak miskin. Kita sibuk membahas kurikulum merdeka, tetapi lupa membebaskan anak dari rasa takut karena tidak sanggup membeli alat tulis.
Anak itu tidak meninggal karena bodoh.
Tidak pula karena malas.
Ia kalah oleh sesuatu yang jauh lebih kejam: sistem yang menganggap kemiskinan sebagai urusan pribadi, bukan kegagalan kolektif.
Jika satu anak saja bisa kehilangan nyawanya karena tidak mampu membeli buku, maka sesungguhnya yang sedang sakit bukan anak itu—melainkan nurani kita sebagai bangsa.
Dan selama negara masih mengukur keberhasilan pendidikan dengan statistik, bukan dengan keselamatan dan martabat setiap anak, tragedi serupa hanya menunggu giliran untuk terulang—di desa lain, dengan nama anak yang berbeda.
