Awan News, Tulang Bawang Barat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulang Bawang Barat (Tubaba) mendapat sorotan tajam dari Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.
Sorotan itu mencakup realisasi program, pendapatan daerah, hingga penertiban Aset Barang Milik Daerah (BMD).
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi bersama Pemkab Tubaba, yang digelar secara tertutup di ruang rapat utama bupati, Selasa (2/9/2025).
Tim Korsup KPK hadir untuk menjalankan tugas utama mereka, yakni mengawasi, mengevaluasi, sekaligus memberi arahan terkait tata kelola pemerintahan daerah agar lebih akuntabel dan terhindar dari praktik korupsi.
“Tim Korsup KPK menyoroti banyak hal di Tubaba, terutama soal aset daerah yang belum pernah tertib administrasi,” ungkap salah satu peserta rapat yang enggan disebutkan namanya.
Menurut sumber itu, ada sejumlah isu lain yang ikut disorot KPK, mulai dari pendapatan daerah, pelayanan publik, pajak, hingga tata kelola di sektor kesehatan, pendidikan, perizinan, serta kependudukan dan catatan sipil (Capil).
Tidak hanya itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) diminta lebih selektif dan transparan dalam proses tender proyek dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sementara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga mendapat atensi khusus terkait perencanaan program.
“Bupati tadi juga diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh demi menertibkan aset maupun sistem pengelolaan daerah lainnya,” tambahnya.
Langkah Korsup KPK ini diharapkan bisa mendorong Pemkab Tubaba memperbaiki tata kelola pemerintahan, terutama pada sektor-sektor yang rentan menjadi celah korupsi. (*)
